Fraksi PKS & PPP Sepakati Raperda dan Nota Keuangan Tahun 2025 Disusun dan Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Demi kelancaran pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, kami Fraksi PKS & PPP menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan yang telah disusun ini untuk dibahas dan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. 

Demikian dikatakan Husni Mubarok mewakili Fraksi PPP-PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Keadilan Sejahtra (PKS) dalam pidato sambutannya pada acara rapat Paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD tentang penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan nota keuangan, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/10/2024) 

Baca juga: Jarnas Anies Baswedan DIY Resmikan Poskora

Disampaikannya bahwa, setelah mengkaji draft penyampaian sambutan Bupati terkait RAPBD tahun anggaran 2025 dan Nota Keuangan kami ingin menggaris bawahi beberapa poin penting salah satunya mengenai adanya Defisit Anggaran. 

Kami meyakini bahwa Pemerintah Daerah pasti telah melakukan yang terbaik dalam menjalankan program-program yang disusun, akan tetapi kemungkinan adanya Defisit ini haruslah diantisipasi dengan menyiapakan langkah-langkah pencegahan. 

Baca juga: Anies Bakal Melanjutkan IKN?

Kami menilai kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dengan mekanisme Pinjaman Portofolio Utang Daerah adalah merupakan langkah terakhir yang harus diambil, meskipun demikian, kami tetap menginginkan kebaikan dalam keberlangsungan Pemerintah Daerah.

Kami berharap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku juga sesuai dengan kondisi terkini kedaerahan, yang nantinya Rancangan tersebut dapat direalisasikan dengan tepat dan 
terukur. 

Baca juga: Anies Baswedan: 25 Tahun Reformasi, Kok Masih Ada KKN?

Kami berharap penggunaanya dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bukti adanya upaya penerapkan tata kelola keuangan Pemerintah yang lebih baik (good governance) demi tercapainya cita-cita tersebut yang tak kalah penting adalah adanya pengawalan Raperda mulai dari proses perencanaan, sosialisasi hingga implementasinya.

Sidang Paripurna yang kami hormati, demikianlah Pandangan Umum singkat dari kami Fraksi PKS & PPP DPRD Kabupaten Pangandaran atas Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2025 dan Nota Keuangan.

Baca juga: Anies dan Ganjar Diundang Makan Siang Bersama Raja Arab

Demi kelancaran pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, kami Fraksi PKS & PPP menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan yang telah disusun ini untuk dibahas dan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku "katanya".

Tambah Husni, semoga allah swt senantiasa memberikan bimbingan, keberkahan dan meridhoi setiap langkah Pemerintah Daerah dalam mengemban amanahnya sesuai visi dan misi yang diusung, juga keberkahan pula bagi seluruh warga pangandaran "ujarnya".

Baca juga: Rekam Jejak Anies di Jakarta

Pangandaran, 01 Oktober 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Fraksi PKS & PPP

- Miswan (ketua) 
- Husni Mubarok (sekertaris).*
(Anton AS)