Fraksi Persatuan Menyatakan Raperda Tahun 2023 Layak untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya 

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, dengan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan, maka 
Fraksi Persatuan menyatakan Rancangan Peraturan Daerah 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya dan untuk dijadikan sebagai agenda 
prioritas pembahasan bersama antara DPRD Kabupaten Pangandaran 
dan Bupati Pangandaran. 

Baca juga: Ketua Umum FABEM Zainnudin Arsyad Inginkan Pilpres 2024 Berjalan Damai

Demikian dikatakan Cecep Nurhidayat S.Pd saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran 
tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/07/2024).

Disampaikannya bahwa,  
setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan
Bupati Pangandaran tentang Rancangan Peraturan Daerah 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, maka Fraksi Persatuan menganggap perlu untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pangandaran tahun anggaran 2023 tersebut. 

Baca juga: Saiful Chaniago: Presiden Cerdas Solusi Kemajuan Indonesia

Fraksi Persatuan berpendapat sebagai berikut ini:
1. Saudara Bupati telah menyampikan bahwa APBD Kabupaten 
Pangandaran tahun anggaran 2023 telah diaudit oleh BPK-RI  perwakilan jawa barat dengan opini “wajar dengan
pengecualian” (WDP) yaitu hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas.

Entitas tersebut 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang 
berhubungan dengan yang dikecualikan, terkait hasil 
audit BPK tahun 2023 DPRD kabupaten pangandaran 
melakukan analisis yang mendalam sehingga 
menemukan fakta per 31 desember 2023 sebesar Rp. 305, 89 milyar, utang tersebut meningkat 14, 40% dibanding 
tahun 2022 sebesar Rp. 267, 39 milyar. 

Baca juga: Negara Sakit, Anies Hadir Membawa Perubahan

Penumpukan 
hutang belanja terjadi karena tidak tersedianya kas.yang memadai untuk membayar tagihan belanja dan/atau kewajiban yang ditunjukkan, maka kami dari fraksi persatuan sangat berkepentingan untuk mendapatakan klarifikasi dan ferifikasi secara langsung dari BPK.

2. Tekait dengan perangkat desa dilingkungan kabupaten 
pangandaran yang belum mendapatkan haknya selama kurun waktu tertentu, hal ini juga kami dari fraksi persatuan memerlukan penjelasan yang mendetil

Baca juga: Tony Rosyid: Tiga Capres Mulai Adu Gagasan

3. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada bupati dan wakil 
bupati yang telah mendekati masa akhir pengabdian dengan 
jerih payah dan pengorbanan yang dilakukan semoga 
menjadi investasi positif bagi warga pangandaran dan menjadi legasi positif dalam sejarah panjang perjalanan 
kabupaten pangadaran.

Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat,
dengan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan tadi, maka 
Fraksi Persatuan menyatakan Rancangan Peraturan Daerah 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya dan untuk dijadikan sebagai agenda 
prioritas pembahasan bersama antara DPRD Kabupaten Pangandaran 
dan Nupati Pangandaran. 

Baca juga: Pidato Politik Anies Baswedan

Demikian pandangan Umum Fraksi terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran 
tahun anggaran 2023 "katanya".

Parigi, 01 juli 2024
Fraksi Persatuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

H. Asikin, S.Ag (ketua)
Cecep Nurhidayat, S.Pdi (sekertaris).
(Anton AS)