DPRD Pangandaran Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Persetujuan Raperda P2APBD Menjadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna Penetapan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (13/07/2023).

Baca juga: Pilih Lanjutkan 'Terjajah Tapi Bahagia' atau Harapan untuk 'Perubahan' Pilihan Generasi Baru Indonesia

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, H.M.M mengatakan, bahwa penetapan P2APBD merupakan rangkaian akhir dari kegiatan anggaran tahun 2022.

“Dimulai dari KUA – PPAS, RAPBD, APBD, LKPJ, LHP BPK RI, dan diakhiri oleh Penetapan Perda P2APBD yang ditetapkan saat ini, ” Kata Asep Kepada Sejumlah Wartawan.

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Geisz Chalifah

Lanjut Asep, semua rangkaian tersebut tentu ada sebuah catatan, dimulai dari LHP BPK RI yang sebelumnya 5 kali berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ditahun 2022 dapat Raihan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Artinya Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah telah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  artinya normatif, akantetapi tetapi masih ditemukan adanya  catatan LHP BPK RI yang tentu harus dibahas bersama.

Baca juga: Dukung Anies Baswedan, Ratusan Purnawirawan Pati TNI-Polri: Ada Seribu Bahkan 100 Ribu Alasan

Tentunya kita mesti mengatur bagaimana langkah-langkah strategis selanjutnya...ya, minimal kita kedepan bisa mempertahankan WDP tau hebatnya WTP kembali”, kata Asep.

Menurut Asep, selain mendorong agar Pemda lebih serius lagi bukan hanya soal keuangan saja, yang  didalamnya ada Aset Daerah, KIB Pertanahan, KIB Peralatan Barang Mesin yang tentu harus dirapihkan kembali.

Baca juga: Dari 'Kandang Banten' Gaungkan Suara Perubahan Bersama Anies Baswedan

Sebagai salah satu contoh penilaian BPK RI terkait aset dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang disebut Kartu Inventaris Barang (KIB) Pertanahan dalam menginventarisir lahan-lahan yang akan dibangun jalan.

Sebetulnya pihak DPRD Kabupaten Pangandaran kan sudah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar membuat rencana induk jalan, induk saluran air, sehingga nanti dalam  dikegiatan berikutnya tentu mengacu kepada rencana tersebut, sehingga BPK RI mempertanyakan hal itu.

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Andi Sinulingga

Selanjutnya terkait Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak ketiga, ada kewajiban pemerintah yang harus dilakukan, salah satunya Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang programnya harus pada peningkatan jasa pariwisata melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini BPK RI melihat Pemda belum optimal melaksanakan program tersebut.

“Pemda harus segera menyelesaikan dan membuat road map terkait penyehatan APBD, agar langkah-langkah dan strategi harus terselesaikan di 2024 mendatang dengan skema di perubahan TA 2023 dan anggaran murni 2024, ” kata Asep.  

Turut hadir Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Para Kepala Dinas dan Staf Ahli dilingkup Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. (Anton AS).